Ringkasan Cepat:
- Prabowo minta persoalan sampah nasional selesai menyeluruh paling lambat akhir 2027
- Target dijalankan lewat Program ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), lengkap dengan lomba kota terbersih berhadiah hingga Rp20 miliar
- Pemerintah proyeksikan hampir seluruh TPA di Indonesia kelebihan kapasitas paling lambat 2028, jadi alasan utama percepatan program
Batang, 31 Juli 2026 — Presiden Prabowo Subianto meminta persoalan sampah di Indonesia tuntas sepenuhnya pada akhir 2027, tanpa lagi ada gunung sampah di daerah mana pun. Target itu disampaikan Prabowo saat meresmikan akad massal 62.710 unit KPR subsidi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026), dan akan dijalankan lewat Program ASRI yang melibatkan pemerintah pusat hingga daerah.
Mengapa Ini Penting?
Target dua tahun ini bukan basa-basi tanpa dasar. Dalam taklimat awal tahun ini, Sekretariat Presiden mencatat bahwa hampir seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan kelebihan kapasitas paling lambat pada 2028. Artinya, jendela waktu pemerintah untuk membenahi tata kelola sampah sebelum krisis TPA benar-benar praktis hanya tersisa sekitar satu tahun setelah tenggat 2027.
Prabowo mengaitkan urusan sampah dengan agenda yang lebih besar: ketahanan pangan, energi, dan daya saing pariwisata. Sinyal serupa sebelumnya juga terlihat saat pemerintah menegaskan stok beras nasional melimpah sebagai fondasi ketahanan pangan — kebersihan lingkungan kini diposisikan sebagai pilar berikutnya dalam paket besar itu.
“Di akhir 2027 masalah sampah di Indonesia sudah selesai.” — Presiden Prabowo Subianto, Akad Massal KPR Subsidi Batang, 30 Juli 2026
Bagi Prabowo, kebersihan bukan cuma soal kesehatan publik. Ia menyebut wisatawan enggan datang ke kota, pantai, atau sungai yang kotor, sehingga persoalan sampah langsung bersinggungan dengan lapangan kerja di sektor pariwisata.
Reaksi dan Dampak
Skema utama Program ASRI adalah kompetisi antar-daerah. Prabowo mengusulkan lima kota terbersih mendapat insentif anggaran hingga Rp20 miliar, disusul lima kota di peringkat berikutnya dengan Rp10 miliar. Ia menilai insentif finansial lebih efektif mendorong perbaikan ketimbang sekadar penghargaan simbolis.
“Sampah adalah kehormatan bangsa. Tidak boleh bangsa Indonesia jorok.” — Presiden Prabowo Subianto, Akad Massal KPR Subsidi Batang, 30 Juli 2026
Pemerintah pusat juga berjanji mendukung daerah dengan alat berat dan truk pengangkut sampah, serta mendorong penanaman pohon secara masif. Eksekusi di lapangan akan melibatkan TNI/Polri, BUMN, hingga masyarakat — pola koordinasi lintas-sektor yang sebelumnya juga terlihat dalam penanganan isu tata kelola program prioritas lain, seperti audit penyaluran program MBG yang menyasar 62,9 juta penerima. Efektivitas eksekusi lintas kementerian dan daerah semacam ini kerap jadi sorotan, mengingat pelaksanaan program besar pemerintah selama ini bergantung pada koordinasi kepala daerah — pihak yang juga tengah disorot dalam pembahasan revisi UU Pilkada terkait kasus korupsi kepala daerah.
Kronologi Peristiwa
| Waktu | Kejadian |
|---|---|
| 9 Feb 2026 | Prabowo tegaskan penanganan sampah nasional terpadu lewat Gerakan Indonesia ASRI; TPA diproyeksikan penuh paling lambat 2028 |
| 30 Jul 2026 | Prabowo umumkan target sampah tuntas akhir 2027 dan lomba kota terbersih berhadiah Rp20 miliar di Batang, Jawa Tengah |
| 31 Jul 2026 | Prabowo umumkan rencana mengumpulkan seluruh gubernur dan bupati di Jakarta untuk rapat khusus Program ASRI |
Apa Selanjutnya?
Prabowo sendiri mengakui belum ada jadwal pasti untuk rapat khusus dengan para kepala daerah. Yang jelas, ia ingin agenda itu digelar segera di Jakarta untuk merinci teknis Program ASRI — termasuk mekanisme penilaian lomba kota terbersih dan skema penyaluran insentif Rp20 miliar. Sejumlah kebijakan infrastruktur pendukung, seperti percepatan industrialisasi lewat pabrik kendaraan listrik yang diresmikan Prabowo, turut disebut sebagai bagian dari visi transformasi bangsa yang sama.
Dengan tenggat TPA overload diproyeksikan mulai 2028, satu tahun ke depan kemungkinan akan diwarnai serangkaian kebijakan turunan: dari revisi regulasi persampahan daerah, penambahan armada pengangkut sampah, hingga audit realisasi anggaran insentif kota terbersih. Publik dapat memantau perkembangan lewat pengumuman resmi Sekretariat Presiden dan laporan pemerintah daerah peserta program.