Ringkasan Cepat:
- Penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) tembus 62,9 juta orang per Juni 2026, masih di bawah target 82,9 juta
- Komisi IX DPR RI membuka peluang membentuk Panja Tata Kelola MBG usai audiensi dengan MBG Watch, Kamis (16/7/2026)
- Anggaran MBG 2026 turun dari rencana awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, di tengah kasus korupsi yang diusut Kejaksaan Agung
Jakarta, 16 Juli 2026 — Komisi IX DPR RI membuka peluang membentuk Panitia Kerja Tata Kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), setelah penerima manfaat program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran ini mencapai 62,9 juta orang per Juni 2026, di tengah sorotan anggaran dan kasus korupsi.
Mengapa Ini Penting?
Program MBG menyasar target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 dengan alokasi anggaran awal Rp335 triliun. Namun Badan Gizi Nasional (BGN) belakangan mengalihkan fokus dari sekadar mengejar angka penerima ke perbaikan kualitas layanan dan operasional dapur, seiring anggaran yang disesuaikan menjadi Rp268 triliun.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengungkapkan usulan pembentukan Panja akan dibahas dalam rapat internal komisi, setelah menerima audiensi dari kelompok masyarakat sipil MBG Watch di Kompleks Parlemen Senayan. Ia menilai pemerintah belum memiliki dasar yang jelas dalam menetapkan jumlah penerima program ini, dan mengutip kajian Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebut sasaran penerima idealnya cukup sekitar 26 juta orang — jauh di bawah target resmi 82 juta — jika program benar-benar difokuskan untuk menekan stunting, sebagaimana dilaporkan Tribunnews.
“Jumlah penerima manfaatnya berapa sih sebetulnya?” — Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, 16 Juli 2026
Sorotan atas tata kelola MBG bukan kali pertama disuarakan DPR. Isu kebocoran dan penyimpangan anggaran negara berskala besar juga jadi perhatian di sektor lain, seperti dugaan aliran dana yang menyeret pegawai Bea Cukai dan kasus setoran pajak yang diduga bobol — menunjukkan pengawasan anggaran negara memang jadi isu berulang tahun ini.
Reaksi dan Dampak
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, sebelumnya juga menyoroti besarnya risiko fiskal dan operasional program ini. Ia menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur di setiap unit penyedia makanan MBG, menyusul sejumlah kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelanggaran SOP di lapangan, seperti dilaporkan Beritasatu.
“Program MBG menyerap anggaran negara yang sangat besar.” — Yahya Zaini, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, 3 Mei 2026
Selain masalah SOP dapur, Yahya menilai koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG masih lemah. Isu koordinasi ini beririsan dengan tantangan akuntabilitas program pemerintah berskala nasional lain, mulai dari klaim efisiensi anggaran seperti pada kasus pengadaan Chromebook hingga urusan tata kelola daerah dalam revisi UU Pilkada yang tengah dibahas.
Dampak paling nyata dari polemik ini adalah proses hukum yang berjalan paralel. Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam pengadaan MBG, dengan sejumlah nama — mulai dari pejabat BGN hingga oknum aparat — sudah berstatus tersangka. Komisi IX menegaskan menghormati proses hukum tersebut, namun tetap mendorong fungsi pengawasan tata kelola program diperkuat agar layanan ke masyarakat tidak terganggu, menurut laporan Kontan.
Kronologi Peristiwa
| Waktu | Kejadian | Sumber |
|---|---|---|
| September 2025 | Komisi IX soroti gap anggaran Rp67 triliun antara alokasi RAPBN 2026 dan kebutuhan riil BGN | Parlementaria DPR RI |
| Awal 2026 | BGN mengubah fokus, tak lagi mengejar target 82,9 juta penerima, anggaran disesuaikan jadi Rp268 triliun | Kontan |
| Mei 2026 | Data BGN mencatat penerima MBG di kisaran 62 juta orang; DPR soroti SOP dapur dan risiko kebocoran anggaran | Kompas.id, Beritasatu |
| Juni 2026 | Penerima manfaat MBG tercatat mencapai 62,9 juta orang | Tempo |
| 16 Juli 2026 | Komisi IX DPR buka peluang bentuk Panja Tata Kelola MBG usai audiensi dengan MBG Watch | Tribunnews |
Apa Selanjutnya?
Usulan Panja Tata Kelola MBG akan lebih dulu dibahas dalam rapat internal Komisi IX sebelum diputuskan secara resmi. Jika terbentuk, Panja diharapkan menghasilkan bukan hanya rekomendasi, tetapi juga peta jalan (roadmap) yang lebih spesifik soal jumlah penerima, mekanisme distribusi, dan efektivitas anggaran ke depan.
DPR juga menyatakan akan memberi perhatian khusus pada hasil audit dan evaluasi tata kelola BGN dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2027 — momentum yang kemungkinan menentukan apakah target 82,9 juta penerima dipertahankan atau dikoreksi mengikuti rekomendasi seperti kajian Celios.
Pertanyaan Umum
Berapa jumlah penerima manfaat MBG saat ini?
Berdasarkan data yang dikutip Tempo, penerima manfaat MBG mencapai 62,9 juta orang per Juni 2026, dari target 82,9 juta yang dicanangkan BGN untuk tahun ini.
Kenapa DPR ingin membentuk Panja Tata Kelola MBG?
Komisi IX menilai pemerintah belum punya dasar yang jelas soal jumlah penerima ideal, di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan dan kasus korupsi yang sedang diusut Kejaksaan Agung.
Berapa anggaran Program MBG tahun 2026?
Anggaran MBG 2026 disesuaikan menjadi Rp268 triliun, turun dari rencana awal Rp335 triliun, seiring perubahan fokus BGN dari mengejar target penerima ke perbaikan kualitas layanan.