Ringkasan Cepat
- MPR menggelar rapat gabungan Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk menyusun tahapan pengisian kursi wakil presiden yang kosong.
- Empat agenda: tanggal sidang paripurna, surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon, tim verifikasi berkas, dan tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR.
- Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi MPR batas 60 hari untuk bersidang memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Jakarta, 13 November 2026 — MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, untuk membahas pengisian kursi wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur pada Kamis (12/11). Hasil rapat belum diumumkan saat artikel ini ditulis.
Mengapa rapat gabungan ini penting

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Menurut laporan Antara, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak hari itu dan MPR punya waktu paling lambat 60 hari untuk mengisinya. Muzani juga menyebut surat serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo.
Gibran sendiri menyebut keputusannya sebagai keputusan pribadi, menurut Antara. Pemerintah menyatakan roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Rapat gabungan menjadi langkah formal pertama MPR. Keputusannya menentukan kapan sidang paripurna digelar dan kapan surat permintaan nama calon dikirim ke Presiden.
Empat agenda yang dibahas

Menurut CNN Indonesia, Muzani menyebut empat hal yang akan diputuskan:
- Tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru.
- Pengiriman surat MPR kepada Presiden untuk meminta dua nama calon pengganti.
- Pembentukan tim verifikasi berkas calon wakil presiden yang diajukan Presiden.
- Pembentukan tim ad hoc yang menyiapkan draf ketetapan MPR.
Rapat dihadiri pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD. Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, mengatakan rapat ini memutuskan waktu sidang paripurna, bukan menetapkan siapa penggantinya. Ia menilai kursi wapres tidak boleh kosong terlalu lama.
Apa kata konstitusi soal pengisian kursi wapres?

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hasil Perubahan III berbunyi:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Artinya, Presiden mengusulkan dua nama dan MPR memilih satu di antaranya. Pasal ini mengatur batas waktu penyelenggaraan sidang, bukan batas waktu hingga wakil presiden terpilih resmi menjabat.
Muzani menghitung 60 hari sejak Kamis (12/11). Katadata menerjemahkannya menjadi batas sekitar 11 Januari 2027. Dalam laporan Antara, Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menyebut 60 hari dihitung setelah MPR menerima dua nama dari Presiden. Dua cara hitung ini berbeda, dan penjelasan resmi MPR soal titik awalnya belum ditemukan.
Siapa yang menentukan calon wapres pengganti?

Presiden Prabowo yang menentukan dua nama calon, dan MPR yang memilih satu. Yusril menegaskan, seperti dikutip Antara, bahwa proses penentuan dua nama itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Presiden dapat berkonsultasi dengan partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Yusril juga menyebut UU MD3 mengatur bahwa calon wakil presiden berasal dari partai atau gabungan partai pengusung pasangan presiden dan wakil presiden sebelumnya. Sementara itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya tidak mengajukan nama, menurut IDN Times. AHY merujuk Pasal 8 ayat (2) dan menghormati kewenangan MPR.
Tahapan dan perkiraan jadwal
Menurut Yusril, tahap awal adalah MPR menyatakan terjadi kekosongan dalam rapat, lalu menyurati Presiden. Setelah surat diterima, Presiden punya paling lama 14 hari untuk menyerahkan dua nama. Yusril menyebut batas 14 hari itu sebagai kesepakatan prosedural, bukan ketentuan eksplisit di UUD 1945.
| Waktu | Peristiwa | Sumber |
| 12 November 2026 | Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Muzani menyatakan jabatan wapres kosong sejak hari itu. | Antara |
| 12 November 2026 | Rapat pimpinan MPR menyepakati rapat gabungan hari Jumat. | CNN Indonesia, Antara |
| 13 November 2026, 14.00 WIB | Rapat gabungan MPR di Gedung Nusantara V. | IDN Times, Viva |
| Setelah rapat | MPR mengirim surat ke Presiden. Presiden punya maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama. | Antara, Kumparan |
| 23 November sampai 4 Desember 2026 (perkiraan) | Rentang sidang paripurna menurut Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, dengan mempertimbangkan agenda Presiden. | Liputan6, IDN Times |
| Akhir Desember 2026 (harapan) | Seluruh tahapan diharapkan selesai, menurut Yusril. | Antara |
| Sekitar 11 Januari 2027 | Batas 60 hari menurut hitungan Katadata. | Katadata |
Apa selanjutnya?
Setelah rapat gabungan, MPR dijadwalkan mengirim surat kepada Presiden. Menurut Kumparan, Muzani menyebut surat itu belum dikirim sebelum rapat digelar. Presiden kemudian mengajukan dua nama, tim verifikasi memeriksa berkas, dan sidang paripurna memilih satu calon.
Hingga artikel ini ditulis, nama calon belum diumumkan. Yusril mengatakan Prabowo berencana membahas calon dengan partai koalisi, dan menolak berkomentar ketika namanya disebut masuk bursa.
Artikel ini akan diperbarui setelah MPR mengumumkan hasil rapat gabungan, termasuk tanggal sidang paripurna.
