Ringkasan Cepat:
- Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta meminta penegakan hukum karhutla menjangkau korporasi lintas negara, termasuk kepemilikan, pendanaan, dan transaksi keuangannya.
- Indonesia dan Singapura sepakat merencanakan satuan tugas bersama untuk menangani perusahaan yang terkait kebakaran hutan dan lahan, menurut Jawa Pos.
- Singapura sudah mengirim pemberitahuan kepada perusahaan Indonesia berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act dan berencana mengamendemen undang-undang itu.
Jakarta, 29 Oktober 2026 — Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mendorong Indonesia dan Singapura memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan pada Kamis (29/10/2026), sehari setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu Menlu Singapura Vivian Balakrishnan. Ia menekankan pertukaran informasi, penelusuran transaksi keuangan, dan kerja sama pembuktian lintas negara.
Mengapa Ini Penting bagi Indonesia?

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi urusan dalam negeri semata. Asapnya melintasi batas negara, dan kini penegakan hukumnya ikut melintas.
Dampaknya sudah terasa. Pada 4 September 2026, indeks kualitas udara 24 jam di wilayah tengah Singapura menembus angka 101 dan masuk kategori tidak sehat, menurut laporan detikHealth. Itu pertama kalinya sejak Oktober 2023. Keterangan foto Reuters dalam laporan yang sama menyebut hampir 95.000 hektare lahan terbakar di Indonesia sepanjang Juli 2026.
Di Singapura, pemerintah ikut menanggung beban kesehatan warganya. Kami mencatat langkah itu dalam laporan soal subsidi medis kabut asap yang diaktifkan Singapura. Kini tekanan bergeser dari urusan kesehatan ke urusan hukum, dan Indonesia berada di tengahnya.
Apa yang Dikatakan Sukamta?

Sukamta menilai memadamkan api tidak cukup. Menurut dia, aparat harus menelusuri siapa yang bertanggung jawab, siapa yang diuntungkan, dan ke mana aliran dana perusahaan terkait, seperti dikutip Pikiran Rakyat.
Ia menyebut penegakan hukum terhadap korporasi lintas negara butuh tiga hal: pertukaran informasi, penelusuran transaksi keuangan, dan kerja sama pembuktian. Pernyataan itu ia sampaikan kepada wartawan, menurut Liputan6.
Sukamta juga memberi batas. Kerja sama harus menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara. Namun ia memperingatkan agar perbedaan yurisdiksi tidak menjadi tempat berlindung bagi pelaku, kata dia kepada BeritaNasional.
Ia juga meminta publik tidak menyimpulkan bahwa pertemuan Prabowo dan Balakrishnan hanya membahas karhutla. Menurutnya, kerja sama ekonomi dengan Singapura harus memberi manfaat lebih besar bagi Indonesia, menurut Liputan6.
Bagaimana Posisi Singapura?

Singapura bergerak lebih dulu lewat jalur hukumnya sendiri. Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan pada 15 Oktober 2026 bahwa Singapura akan bertindak berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act, menurut Investortrust. Undang-undang itu berlaku sejak September 2014.
Pada 16 Oktober, Singapura menerbitkan pemberitahuan kepada tujuh perusahaan Indonesia yang dikaitkan dengan kebakaran di Sumatera. Menurut Gebrak.id, jumlah penerima pemberitahuan kemudian bertambah menjadi 10 perusahaan. Aturan yang berlaku memungkinkan denda hingga S$100.000 (sekitar Rp1,4 miliar) per hari pencemaran.
Pekan ini langkahnya makin keras. Menteri Lingkungan Hidup Grace Fu menyatakan akan mengajukan amendemen undang-undang itu pada sidang parlemen berikutnya. Perusahaan yang tidak patuh akan dianggap melakukan tindak pidana, menurut Suara.com. Fu juga menegaskan kabut asap bukan fenomena alam. Kebakaran, katanya, lahir dari praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.
Laporan media berbeda soal jumlah perusahaan yang dipanggil dan diberi pemberitahuan. Angka di atas mengikuti laporan yang disebut di setiap kalimat.
Seperti Apa Satgas Bersama yang Direncanakan?

Pada Selasa (27/10), Balakrishnan bertemu Menlu Arrmanatha Nasir di Jakarta. Kedua negara sepakat merencanakan satuan tugas bersama untuk menangani perusahaan yang terkait karhutla, menurut Jawa Pos.
Satgas itu direncanakan mencakup pertukaran informasi, intelijen keuangan, pengumpulan bukti lintas negara, dan pemulihan aset jika memungkinkan. Arrmanatha menyambut tawaran Singapura untuk berbagi data tentang perusahaan yang diduga terkait. Ia juga menegaskan korban pertama karhutla adalah warga Indonesia.
Pembentukan satgas masih berupa rencana. Struktur, anggota, dan dasar hukumnya belum dijelaskan dalam laporan yang kami rujuk.
Kronologi Singkat
| Waktu | Kejadian | Sumber |
| 4 Sep 2026 | Indeks kualitas udara 24 jam Singapura tengah tembus 101, kategori tidak sehat | detikHealth |
| 15 Okt 2026 | PM Lawrence Wong: Singapura selidiki perusahaan, siap pakai UU asap lintas batas | Investortrust |
| 16 Okt 2026 | Pemberitahuan untuk tujuh perusahaan Indonesia terkait kebakaran di Sumatera | Gebrak.id |
| 27 Okt 2026 | Balakrishnan dan Arrmanatha di Jakarta sepakat merencanakan satgas | Jawa Pos |
| 28 Okt 2026 | Prabowo bertemu Balakrishnan di Hambalang, Bogor | Suara.com |
| 29 Okt 2026 | Sukamta dorong penegakan hukum lintas negara; Fu umumkan rencana amendemen | Liputan6, Suara.com |
Apa Selanjutnya?

Ada tiga hal yang layak dipantau. Pertama, apakah satgas resmi dibentuk dan siapa yang memimpinnya. Kedua, apakah amendemen undang-undang Singapura benar diajukan pada sidang parlemen berikutnya. Ketiga, bagaimana aparat Indonesia menindaklanjuti data perusahaan yang ditawarkan Singapura.
Pembuktian tanggung jawab tiap perusahaan tetap menjadi bagian terpenting dalam kasus asap lintas batas, menurut Gebrak.id. Penelusuran dana yang disorot Sukamta akan menentukan seberapa jauh proses hukum bisa menembus struktur kepemilikan.
FAQ
Apa yang didorong Sukamta dalam penanganan karhutla?
Ia mendorong penegakan hukum terhadap korporasi lintas negara lewat pertukaran informasi, penelusuran transaksi keuangan, dan kerja sama pembuktian.
Apakah satgas RI-Singapura sudah resmi terbentuk?
Belum. Menurut Jawa Pos, kedua negara baru sepakat merencanakan pembentukannya pada 27 Oktober 2026.
Artikel ini disusun oleh Tim Redaksi meeshilgers dari laporan media yang disebutkan di setiap kalimat.
Sumber: Liputan6, Pikiran Rakyat, BeritaNasional, Jawa Pos, Suara.com, Investortrust, Gebrak.id, detikHealth.
