Listyo Sigit Resmi Dicopot dari Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Andi Gani Ungkap Alasan!

Listyo Sigit

·

meeshilgers – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea mengambil keputusan penting dengan memberhentikan Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat. Keputusan tersebut diumumkan setelah mantan Kapolri itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi perhatian publik karena Listyo Sigit sebelumnya memiliki hubungan cukup dekat dengan organisasi buruh dalam berbagai agenda perjuangan hak pekerja.

Pemberhentian Listyo Sigit dari struktur KSPSI diumumkan dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI pada Kamis, 5 November 2026. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah organisasi mempertimbangkan beratnya dugaan tindak pidana yang sedang ditangani aparat penegak hukum. KSPSI juga menegaskan bahwa organisasi buruh tidak memiliki keterlibatan dalam perkara hukum yang menjerat mantan pimpinan tertinggi Polri tersebut.

Keputusan ini sekaligus menandai perubahan hubungan kelembagaan antara KSPSI dan Listyo Sigit Prabowo. Organisasi yang selama ini menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh nasional tersebut memilih menjaga fokus perjuangan buruh agar tidak terdampak persoalan hukum individu. Meski demikian, status tersangka yang disandang Listyo Sigit tetap harus dipahami dalam kerangka asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Alasan Listyo Sigit Dicopot dari Ketua Dewan Penasihat KSPSI

Pencopotan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI berkaitan langsung dengan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri. Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa organisasi perlu mengambil langkah cepat karena perkara tersebut dinilai memiliki konsekuensi serius. Keputusan ini juga dimaksudkan untuk memastikan aktivitas KSPSI tetap berjalan sesuai tujuan utama organisasi.

Dalam konferensi pers pada 5 November 2026, Andi Gani menegaskan bahwa pemberhentian dilakukan setelah mempertimbangkan informasi mengenai perkara hukum yang sedang berlangsung. Ia menyebut beratnya dugaan pelanggaran sebagai salah satu faktor utama di balik keputusan organisasi. Menurutnya, KSPSI tidak ingin persoalan yang melibatkan seorang tokoh publik mengganggu perjuangan kesejahteraan pekerja.

Andi Gani juga menjelaskan bahwa hubungan KSPSI dengan Listyo Sigit selama ini berfokus pada kepentingan buruh Indonesia. Komunikasi tersebut berkaitan dengan upaya memperjuangkan hak pekerja dan membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Karena itu, organisasi menilai perlu memisahkan hubungan kelembagaan tersebut dari perkara hukum yang kini dihadapi Listyo Sigit.

Pemberhentian Listyo Sigit tidak hanya disampaikan melalui pernyataan lisan, tetapi juga dituangkan dalam keputusan resmi organisasi. Sekretaris Jenderal DPP KSPSI AGN, Hermanto Ahmad, menjelaskan bahwa pimpinan organisasi telah mengadakan rapat untuk menentukan langkah yang diperlukan. Hasil rapat tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan keputusan mengenai perubahan posisi Ketua Dewan Penasihat.

Dalam keputusan yang diumumkan, DPP KSPSI menyatakan pemberhentian Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat. Organisasi juga mencabut Surat Keputusan DPP KSPSI Nomor 046 Tahun 2025 yang sebelumnya menjadi dasar pengangkatannya. Keputusan pemberhentian tersebut dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh organisasi.

Hermanto menegaskan bahwa kebijakan tersebut berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART KSPSI. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama pembentukan organisasi adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Dengan demikian, seluruh keputusan kelembagaan diharapkan tetap berorientasi pada kepentingan anggota dan keberlanjutan gerakan buruh.

Sebelumnya KSPSI Sempat Nonaktifkan Listyo Sigit

Sebelum pengumuman pemberhentian, KSPSI telah mengambil langkah awal berupa penonaktifan Listyo Sigit dari jabatan Ketua Dewan Penasihat. Kebijakan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi pada Rabu, 4 November 2026, setelah muncul perkembangan penyidikan di Bareskrim Polri. Pada tahap awal, organisasi menyatakan penonaktifan berlaku hingga proses hukum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Hermanto Ahmad ketika itu menjelaskan bahwa penonaktifan merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. KSPSI juga menyampaikan bahwa pemberhentian permanen akan mengikuti ketentuan AD/ART setelah terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa organisasi pada awalnya menempatkan perkembangan perkara sebagai pertimbangan utama dalam menentukan status jabatan Listyo Sigit.

Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan adanya keputusan yang lebih tegas dari pimpinan KSPSI. Dalam konferensi pers pada 5 November, Andi Gani menyampaikan pemberhentian Listyo Sigit dan pencabutan surat pengangkatannya. Perbedaan antara pengumuman penonaktifan awal dan keputusan pemberhentian berikutnya penting diperhatikan agar kronologi kebijakan organisasi tidak disalahartikan.

Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Kasus hukum yang melatarbelakangi pencopotan Listyo Sigit berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada Selasa, 3 November 2026, setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan barang bukti. Salah satu tersangka yang diumumkan adalah Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat Kapolri.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa penyidik menetapkan tiga orang berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit, dua nama lain yang diberitakan dalam perkara tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi. Ketiganya diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses terhadap sistem elektronik tanpa prosedur yang sah.

Penyidikan juga menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya sejak 2025. Perkara tersebut mendapatkan perhatian karena menyangkut keamanan komunikasi pejabat negara dan penggunaan kewenangan dalam institusi penegak hukum. Meski demikian, seluruh dugaan yang disampaikan penyidik tetap memerlukan pembuktian melalui proses peradilan sebelum dapat dinyatakan sebagai kesalahan pidana.

Berdasarkan laporan ANTARA pada 4 November 2026, ketiga tersangka telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan dan tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah dari pengadilan. Perkembangan perkara tersebut menjadi salah satu faktor yang kemudian mendorong KSPSI mengambil keputusan terkait posisi Listyo Sigit dalam organisasi.

Andi Gani Tegaskan Gerakan Buruh Tidak Terlibat Kasus Listyo Sigit

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa organisasi buruh yang dipimpinnya tidak memiliki keterlibatan dalam dugaan tindak pidana yang menjerat Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik mengenai hubungan antara organisasi pekerja dan mantan Kapolri tersebut. Menurut Andi, kerja sama yang pernah terjalin semata-mata berkaitan dengan perjuangan hak dan kesejahteraan buruh Indonesia.

Andi Gani juga menyampaikan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan Polri dalam mengusut perkara tersebut. Ia berharap penyidikan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. KSPSI menilai bahwa pengungkapan perkara harus dilakukan secara profesional tanpa mengaitkan aktivitas organisasi buruh dengan dugaan tindakan individu.

Penegasan tersebut penting karena KSPSI merupakan organisasi yang memiliki jaringan anggota dan kepengurusan di berbagai wilayah Indonesia. Hubungan dengan tokoh publik dapat menjadi bagian dari strategi advokasi, tetapi tidak otomatis membuat organisasi bertanggung jawab atas tindakan pribadi tokoh tersebut. Oleh karena itu, KSPSI berupaya memastikan bahwa kegiatan organisasi tetap berfokus pada kepentingan pekerja.

Pencopotan Listyo Sigit dari Ketua Dewan Penasihat KSPSI turut menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan organisasi. Andi Gani mengakui bahwa peristiwa tersebut memberikan pelajaran mengenai pentingnya kehati-hatian ketika membangun hubungan kelembagaan dengan figur publik. Ia menilai persoalan yang melibatkan seseorang dapat berdampak terhadap persepsi masyarakat terhadap organisasi yang memiliki hubungan dengannya.

Menurut Andi, KSPSI selama ini menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan aspirasi buruh. Komunikasi tersebut dapat dilakukan melalui audiensi, diskusi, pertemuan dengan pemerintah, maupun penyampaian aspirasi kepada DPR RI. Namun, perkembangan terbaru membuat organisasi mempertimbangkan kembali pendekatan dalam membangun hubungan dengan tokoh nasional.

Evaluasi tersebut bukan berarti KSPSI akan menghentikan seluruh komunikasi dengan pejabat pemerintah atau lembaga negara. Organisasi pekerja tetap membutuhkan ruang dialog untuk menyampaikan persoalan ketenagakerjaan dan memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan anggotanya. Tantangannya adalah memastikan hubungan tersebut berjalan secara profesional tanpa menimbulkan ketergantungan terhadap individu tertentu.

KSPSI Tolak Gerakan Buruh Dikaitkan dengan Dugaan Makar

Selain membahas pemberhentian Listyo Sigit, Andi Gani juga memberikan tanggapan mengenai isu yang mengaitkan gerakan buruh dengan dugaan makar. Ia menegaskan bahwa aktivitas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia tidak dapat disamakan dengan kegiatan kelompok lain di luar koalisi. Menurutnya, setiap organisasi memiliki tanggung jawab atas keputusan dan aktivitas masing-masing.

Andi mengaku terkejut ketika muncul pembahasan mengenai rencana aksi buruh pada 20 Oktober 2026 yang kemudian dikaitkan dengan dugaan makar. Ia menyampaikan bahwa sejumlah pimpinan koalisi ketika itu justru sedang berada di Jombang. Pernyataan tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak memiliki hubungan dengan tuduhan yang berkembang.

KSPSI juga menekankan bahwa perjuangan buruh selama ini dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem demokrasi. Kegiatan tersebut meliputi penyampaian aspirasi, perundingan, audiensi, serta aksi untuk mengawal kebijakan pemerintah dan parlemen. Karena itu, Andi meminta agar gerakan buruh tidak dikaitkan dengan dugaan tindakan melanggar hukum tanpa bukti yang jelas.

Siapa Pengganti Listyo Sigit sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI?

Setelah Listyo Sigit resmi diberhentikan, perhatian publik mulai tertuju pada sosok yang akan mengisi jabatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Namun, hingga pernyataan Andi Gani pada Sabtu, 7 November 2026, organisasi belum menentukan kandidat pengganti. Pimpinan KSPSI masih memprioritaskan agenda internal sebelum membahas pengisian posisi tersebut.

Andi Gani menyampaikan bahwa pembahasan mengenai calon Ketua Dewan Penasihat baru belum dilakukan oleh pimpinan organisasi. KSPSI berencana terlebih dahulu melaksanakan kongres yang dijadwalkan berlangsung pada 1 Februari mendatang. Setelah agenda tersebut, organisasi dapat mempertimbangkan langkah berikutnya terkait susunan kepengurusan dan posisi penasihat.

Keputusan untuk tidak langsung menunjuk pengganti memberikan waktu bagi organisasi melakukan evaluasi terhadap kebutuhan kelembagaan. Posisi dewan penasihat dapat berperan dalam memberikan masukan strategis, tetapi penetapan sosok yang tepat tetap menjadi kewenangan internal organisasi. Hingga 9 November 2026, belum terdapat pengumuman resmi mengenai nama yang akan menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

Dampak Pencopotan Listyo Sigit terhadap Organisasi KSPSI

Pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Ketua Dewan Penasihat menjadi salah satu keputusan organisasi yang mendapat perhatian luas pada November 2026. Langkah tersebut menunjukkan bagaimana perkembangan perkara hukum dapat memengaruhi hubungan antara organisasi masyarakat dan figur publik. Dalam situasi seperti ini, pimpinan organisasi perlu mempertimbangkan kepentingan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan kelembagaan.

Bagi KSPSI, fokus utama setelah keputusan pemberhentian adalah memastikan agenda perjuangan pekerja tetap berjalan. Organisasi masih memiliki berbagai persoalan ketenagakerjaan yang perlu diperjuangkan melalui komunikasi dengan pemerintah, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, perubahan susunan penasihat diharapkan tidak menghambat aktivitas advokasi yang telah direncanakan.

Keputusan tersebut juga memperlihatkan pentingnya mekanisme internal dalam merespons persoalan yang melibatkan pengurus maupun penasihat organisasi. AD/ART menjadi dasar untuk menentukan prosedur, kewenangan, dan langkah yang dapat diambil pimpinan. Dengan mekanisme yang jelas, keputusan organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota dan publik.

Meski demikian, pemberhentian dari jabatan organisasi tidak dapat dijadikan bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Keputusan KSPSI merupakan tindakan kelembagaan, sedangkan penentuan kesalahan hukum menjadi kewenangan pengadilan. Pembedaan tersebut penting agar masyarakat dapat memahami perkembangan kasus secara proporsional.

Pencopotan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI menjadi perkembangan penting di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal. Keputusan tersebut diumumkan setelah organisasi melakukan rapat internal dan mempertimbangkan situasi hukum yang sedang berkembang. KSPSI juga mencabut surat keputusan pengangkatan Listyo Sigit sebagai bagian dari tindak lanjut kebijakan tersebut.

Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa hubungan organisasi dengan Listyo Sigit selama ini terbatas pada upaya memperjuangkan kepentingan pekerja. Ia memastikan gerakan buruh yang dipimpinnya tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum yang sedang diselidiki. Organisasi juga menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang transparan dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, posisi Ketua Dewan Penasihat KSPSI belum memiliki pengganti yang diumumkan secara resmi hingga 9 November 2026. Pimpinan organisasi memilih memprioritaskan pelaksanaan kongres sebelum menentukan langkah berikutnya mengenai jabatan tersebut. Keputusan ini memberikan kesempatan bagi KSPSI untuk mengevaluasi struktur organisasi dan hubungan dengan tokoh publik.

Pada akhirnya, pemberhentian Listyo Sigit menjadi bagian dari upaya KSPSI menjaga fokus perjuangan buruh di tengah perkembangan kasus hukum nasional. Proses hukum terhadap mantan Kapolri tersebut masih harus berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku. Publik kini menantikan perkembangan penyidikan sekaligus langkah organisasi dalam menentukan arah kepengurusan setelah pencopotan tersebut.

Referensi

  1. detikNews, 5 November 2026. KSPSI Berhentikan Listyo Sigit dari Ketua Dewan Penasihat.
  2. ANTARA News, 4 November 2026. Taati Hukum, KSPSI AGN Nonaktifkan LSP dari Ketua Dewan Penasihat.
  3. Liputan6.com, 7 November 2026. KSPSI Copot Listyo Sigit dari Dewan Penasihat Usai Kasus Penyadapan Prabowo.
  4. Bisnis.com, 7 November 2026. Listyo Sigit Dicopot dari Jabatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
  5. detikNews, 5 November 2026. KSPSI Dukung Penuh Polri Usut Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden.
  6. Media Indonesia, 4 November 2026. LSP Dinonaktifkan dari Ketua Dewan Penasihat KSPSI.